BITUNG—Adanya keputusan Kementerian Keuangan kalau Kota Bitung pada tahun 2019 tak akan mendapat Dana Insentif Derah (DID) ditanggapi serius sejumlah kalangan. "Ini sangat disayangkan, padahal DID itu sangat membantu perbaikan infrastruktur yang masih banyak amburadul," tandas aktifis Bitung, Sanny Kakuhe. Sebagaimana diketahui, kriteria penerima DID diantaranya mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), ketepatan waktu menetapkan perda dan lainnya. "Apakah Pemkot sudah memaksimalkan penggunaan e-proucurement atau sistim pengadaan barang jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," tandas Kakuhe. Warga lainnya berharap ada solusi terkait persoalan ini meski sudah ada keputusan Kementerian Keuangan. "Kami minta semua pihak terkait proaktif akan masalah ini," tambah Maxi.(*)
Foto: Wali kota Bitung Max Lomban dan ketua PKK Khouni Rawung usak upacara sumpah pemuda kemarin. BITUNG— Wali Kota Bitung, Max Jonas Lomban memimpin upacara peringatan ke-90 hari Sumpah...
foto: Wakil ketua PKK Rita Tangkudung usai sosialisasi pangan kemarin. BITUNG— Wakil Ketua TP-PKK Kota Bitung, Ibu Rita Aleta Lousiane Tangkudung membuka Kegiatan Sosialisasi Pangan...

TInggalkan Komentar