BITUNG—Adanya keputusan Kementerian Keuangan kalau Kota Bitung pada tahun 2019 tak akan mendapat Dana Insentif Derah (DID) ditanggapi serius sejumlah kalangan. "Ini sangat disayangkan, padahal DID itu sangat membantu perbaikan infrastruktur yang masih banyak amburadul," tandas aktifis Bitung, Sanny Kakuhe. Sebagaimana diketahui, kriteria penerima DID diantaranya mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), ketepatan waktu menetapkan perda dan lainnya. "Apakah Pemkot sudah memaksimalkan penggunaan e-proucurement atau sistim pengadaan barang jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," tandas Kakuhe. Warga lainnya berharap ada solusi terkait persoalan ini meski sudah ada keputusan Kementerian Keuangan. "Kami minta semua pihak terkait proaktif akan masalah ini," tambah Maxi.(*)
Foto: Inspektorat Kementrian Perindag Tinjau alat terminal kayu bersama aktifis korupsi Berty Lumempouw Selasa kemarin. BITUNG—Pengusutan kasus korupsi terminal kayu berbandrol Rp11...
Foto: Ketua PKK Bitung Khouni Rawung dengan ibu Iriana Jokowi usai Rakernas. BITUNG - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bitung, Khouni Lomban - Rawung...

TInggalkan Komentar