Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIKSULUT, BOLTIM – Pembebasan lahan dikuatirkan jadi ganjalan rencana penataan wilayah ibukota Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tahun depan. Demikian diutarakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Boltim, Abdul Muis, Rabu (31/07).

“Setiap perencanaan ada-ada saja kendalanya. Salah satunya, untuk penataan wilayah ibukota berupa pembebasan lahan yang tersebar di sejumlah lokasi,” ungkap Muis, kala ditemui sejumalah media, di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, program penataan wilayah ibukota lebih dititikberatkan pada pembukaan jaringan jalan kabupaten. “Perencanaan itu rata-rata pengaspalan akses jalan lingkar pantai atau boulevard, jalan Tutuyan pantai, jalan Tutuyan-Baret hingga jalur Tutuyan-Kayumoyondi. Tentu, ini akan dikuti kenaikan harga lahan oleh pemilik lahan,” tuturnya.

Lanjut dia, masalah berikutnya mengenai kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait dampak pembukaan jaringan jalan di wilayah ibukota. “Pastinya semua perencanaan harus ada kajian amdal. Perlu ada koordinasi lintas sektor agar masalah ini teratasi,” paparnya.

Pun demikian, Muis menegaskan, sejumlah prioritas perencanaan tersebut dipastikan mengacu pada Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW). “Tetap semua mengacu di RTRW. Kita masih tunggu hasil revisi RTRW,” terangnya.

Komisi I DPRD Boltim, Sofyan Alhabsyi, pun mendesak agar pemerintah wajib menyiapkan ganti rugi pembebasan lahan. “Apapun itu, wajib ganti rugi. Karena konsekuensi pembebasan lahan bajet dana juga perlu disiapkan oleh daerah,” pungkas politisi PKB Boltim ini. (*)