Bupati Hadiri Workshop Kode Etik BPK

28 Januari 2020 19:17
792
Bolsel
Klik Sulut 01

Tampak Bupati Iskandar Kamaru beserta jajarannya saat menghadiri workshop kode etik BPK.(FOTO ISTIMEWA)

KLIKSULUT, BOLSEL -- Dalam rangka mengingatkan kembali dan meningkatkan pemahaman seluruh pelaksana BPK akan Nilai-nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam Kode Etik BPK, BPK Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar workshop implementasi Kode Etik BPK di Grand Ballroom, Hotel Four Point, Kota Manado (28/1).

Kegiatan yang dihadiri seluruh jajaran kepala daerah dan entitas pengelola keuangan se-Sulut ini juga dihadiri Gubernur Olly Dondokambey.

Sementara itu, dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dihadiri oleh Bupati Iskandar Kamaru didampingi Sekertaris Daerah (Sekda) Arvan Ohy SSTP beserta jajaran pejabat teknis di lingkup Pemkab Bolsel.

Pada kesempatan itu, Bupati Iskandar Kamaru usai mengikuti kegiatan menyampaikan, pentingnya mengikuti workshop ini agar pemerinth daerah bisa memahami lebih dalam terkait penegakkan kode etik BPK. "Workshop ini juga sekaligus sebagai suatu pesan atau ajakan dari BPK untuk bersinergi agar kode etik tidak hanya dijunjung dan ditegakkan BPK tetapi juga para pejabat dan seluruh jajaran pengelola keuangan daerah di Sulut," katanya.

Dia menjelaskan, penegakan kode etik BPK memerlukan dukungan dari semua pihak baik internal BPK maupun para stakholder sehingga nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalitas dapat terinternalisasi dengan baik. "Penegakan kode etik dilakukan bukan karena kekhawatiran terhadap adanya proses penindakan atau ancaman sanksi kode etik yang dilakukan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Namun karena semua pihak butuh menegakkan nilai-nilai dasar ini agar keuangan negara di daerah yang dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan bernegara," katanya.

Dia menambahkan, opini pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan BPK merupakan gambaran terhadap akuntabilitas yang menggambarkan bahwa pelaksanaan keuangan daerah dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan atau undang-undang yang ada. "Kami berharap, sebagai pemerintah daerah bisa kebih koorperatif membantu pihak BPK dalam melaksanakan tugasnya, khususnya di Bolsel,"cetusnya.

Sekedar diketahui, selain dihadiri jajaran entitas pengelola keuangan se-Sulut, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Ketua DPRD, Kepala BKSDM, Kepala Inspektorat, Kepala Bappelitbang, Kepala BPKAD dan Asisten Keuangan se-Sulut.(*)