Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto: Wali Kota Bitung Max Lomban membeberkan pengelolaan keuangan dihadapan kemendagri.

BITUNG— Dalam rangka pemantapan proses pengelolaan keuangan, Pemerintahan Kota (pemkot) Bitung menggelar rapat yang dihadiri langsung Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Drs Syaifuddin MM.
Wali Kota Bitung, Maximiliaan J Lomban mengatakan kalau pengelolaan keuangan Pemkot Bitung dari tahun ke tahun terus dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Terkait transaksi non tunai, Lomban mengatakan bahwa penerapannya sudah dimulai sejak tahun 2007, saat dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bitung dan maksimalnya penerapan tersebut mulai tahun 2008. “Sampai sekarang ini penerapan transaksi non tunai di Pemkot Bitung sudah mencampai 90%,” jelasnya.
Penerapan tersebut dikatakan Lomban, dengan maksud meminimalisir terjadinya pungli (pungutan liar) serta dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan. Namun ada beberapa transaksi yang pembayarannya masih dilakukan secara tunai, seperti penyerahan bantuan sosial.
Diketahui, pada kesempatan itu, wali kota juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kota Bitung tahun 2014 yang naik hingga 7% namun anjlok hingga 3,5% di tahun 2015, diakibatkan merosotnya sektor perikanan yang menjadi primadona perekonomian Kota Bitung, karena regulasi Kementrian Kelautan Perikanan RI.
“Untuk memulihkan kondisi perekonomian ini, Pemkot Bitung berinovasi dan berinvestasi di sektor pariwisata,” ujar Lomban.
Hal ini membuahkan hasil positif kata Lomban, sehingga di tahun 2016 kondisi perekonomian merangkak naik menjadi 5% dan sampai tahun 2018 saat ini sudah mencapai 6,5%.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Setda Kota Bitung, para pejabat jajaran Pemkot Bitung dan instansi terkait lainnya.(*)