Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto : Tim KPK saat berkunjung ke Pemkab Bolsel, kemarin.

BOLSEL—Pencegahan tindak pidana korupsi di instansi pemerintah terus digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Seperti Selasa (27/11) kemarin, perwakilan KPK RI Sulawesi Utara (Sulut) Indra Furqon, Ketua Devisi Pencegahan Supervisi Dan Pencegahan bersama tim mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam rangka menindaklanjuti komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD setempat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sebagaimana dikatakan Sekertaris Daerah (Sekda) Arvan Ohy SSTP, dalam kunjungan itu, tim Korpsurgah KPK melihat sekaligus memantau terkait tindak lanjut sudah sejauh mana atas rencana aksi yang menjadi komitmen Pemkab Bolsel dan KPK. “Ada beberapa instansi yang lihat perkembangannya,”ujarnya.

Dijelaskan Sekda, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan tugas-tugas Pemkab Bolsel dalam hal pendapatan, pengelolaan keuangan, perizinan dan lainnya. “Salah satu instansi yang dilihat perkembangannya diantaranya, Bappelitbang terkait penggunaan Simda perencanaan, BKPSDM terkait terkait pemberian TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) dimana harus ada evaluasi jabatan. Demikian pula untuk Bagian Keuangan, menurut Sekda pihak BPK juga menilai terkait pengamanan aset, penerapan Simda barang milik daerah dan Simda Keuangan.  Untuk LPSE sendiri sistemnya akan diintegrasi dengan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa). Sementara di Bagian Hukum adalah pelengkapan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara). Dan untuk Badan Perizinan pelayanannya sudah harus berbasis online (Ones Top Service),”paparnya. Menutup penjelasannya, Sekda mengatakan, hasil laporan tersebut nantinya akan disampaikan ke MCP (Monitoring Center Fort Prevetion) dan bisa dibaca se-Indonesia.

Terpisah Ketua Devisi Pencegahan Supervisi Dan Pencegahan KPK RI Sulawesi Utara (Sulut) Indra Furqon menyampaikan, perkembangan Bolsel terutama dalam pengeloaan pemerintahan sudah cukup lumayan.  "Kami berkunjung ke Pemkab Bolsel dalam rangka koordinasi. Selanjutnya kami akan banyak bertemu dan berdiskusi terkait program-program pencegahan korupsi," ujarnya.

Ditanya soal apa saja yang dilakukan Tim KPK di Pemkab Bolsel, Indra Furqon mengakui hanya melakukan evaluasi terkait komitmen pemberantasan KPK sebelumnya. “Pembahasannya sama, soal pencegahan korupsi. Tak ada bahas kasus (di dalam), kita bicara pencegahan. Di KPK kan ada program pencegahan. Perbaikan sistem kita dorong, gunakan aplikasi elektronik dan tak ada pungutan-pungutan,"pungkasnya. (*)